Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun, Telepon (0351) 464477, Fax (0351) 473173, Kontak Person WA +6289629628390, email nunusdwinugroho60@gmail.com

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

KLIK KELENGKAPAN ADMINISTRASI

SEKRETARIAT

PENGESAHAN FOTOCOPI IJASAH/STTB SD, SMP, PAKET A,B,C, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH SD, SMP, PAKET S,B,D RUSAK/HILANG JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KETERANGAN

1. PENGESAHAN FOTOCOPI IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB DILAKUKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG MENGELUARKAN IJASAH/STTB YANG BERSANGKUTAN
2. PENGESAHAN FOTOCOPY IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB YANG DIKELAURKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN YANG BERGABUNG DILAKUKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN, PENGESAHAN FOTOCOPY IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB YANG DIKELUARKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH BERGANTI NAMA DILAKUKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SESUAI NOMENKLATUR BARU.
3. PENGESAHAN FOTOCOPI IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB YANG DIKELUARKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH TIDAK BEROPERASI ATAU DITUTUP DILAKUKAN OLEH KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DI KABUPATEN KOTA YANG BERSANGKUTAN
4. PENGESAHAN FOTOCOPI IJASAH PAKET DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH PAKET YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN
5. PENGESAHAN FOTOCOPY IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB BAGI PEMOHON YANG BERDOMISILI DI KABUPATEN/KOTA YANG BERBEDA DENGAN KABUPATEN/KOTA SEKOLAH ASAL DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DI TEMPAT PEMOHON BERDOMISILI.

SYARAT-SYARAT PENGESAHAN FOTOKOPI IJASAH

1. PEMOHON MEMBAWA FOTOKOPI IJASAH ATAU SURAT KETERANGAN YANG SUDAH DILEGALISIR OLEH LEMBAGA SEKOLAH.
2. PEMOHON DAPAT MENUNJUKKAN IJASAH ASLI, ATAU SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH ASLI
3. BERSEDIA MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK DI ATAS MATERAI 6000
4. JUMLAH LEGALISIR MAKSIMAL 11 LEMBAR 1 UNTUK ARSIP DINAS.
5. PEMOHON YANG BERDOMISILI DI KABUPATEN/KOTA YANG BERSEDIA DENGAN SEKOLAH ASAL MEMBAWA FOTOKOPI KTP TEMPAT PEMOHON BERDOMISILI
6. WAKTU 1 HARI (CATATAN JIKA PEJABAT YANG BERWENANG ADA DITEMPAT)

======================================

BIDANG SD

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB JENJANG SD (PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 29 TAHUN 2019

1. SURAT KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DI TANDA TANGANI DIATAS MATERAI
3. SURAT PERNYATAAN DARI 3 (DUA) ORANG SAKSI TEMAN LULUS SATU ANGKATAN PADA SEKOLAH YANG SAMA BERMATERAI DENGAN MENUNJUKKAN FOTO COPY IJASAH
4. FOTO COPY BUKU INDUK DAN FOTO COPY IJASAH PEMOHON
5. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SATUAN PENIDIKAN YANG BERSANGKUTAN YANG MENYATAKAN BAHWA SISWA TERSEBUT BENAR-BENAR TELAH LULUS
6. PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG BERSANGKUTAN DI KETAHUI OLEH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN.

=================

PERSYARATAN MUTASI SISWA KELUAR KABUPATEN MADIUN JENJANG SD

1. SURAT PERMOHONAN PINDAH DARI ORANG TUA/WALI SISWA (FORMAT-12) (ASLI)
2. SURAT KETERANGAN BERSEDIA MENERIMA SISWA PINDAH DARI SEKOLAH YANG AKAN DITUJU (ASLI)
3. SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH DARI KEPALA SEKOLAH (FORMAT S-12) (ASLI)
4. FOTOCOPY RAPORT HALAMAN BIODATA SISWA SAMPAI DENGAN KELAS TERAKHIR DAN MUTASI KELUAR (1 LEMBAR)
5. KHUSUS UNTUK MUTASI DARI KABUPATEN MADIUN KE KOTA MADIUN, MELAMPIRKAN FOTOCOPY KARTU KELUARGA (KK) YANG TELAH DAN MENERANGKAN BAHWA SISWA TERSEBUT BERDOMISILI DI KOTA MADIUN.

===========

PERSYARATAN MUTASI SISWA MASUK KABUPATEN MADIUN JENJANG SD

1. BUKTI VALIDASI DARI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN /KOTA ASLI (ASLI)
2. SURAT PERMOHONAN PINDAH SEKOLAH DARI ORANG TUA / WALI SISWA (FORMAT S-12) (ASLI)
3. SURAT KETERANGAN BERSEDIA MENERIMA SISWA PINDAHAN DARI SEKOLAH YANG AKAN DITUJU (ASLI)
4. SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH DARI KEPALA SEKOLAH ASAL (FORMAT S-12) (ASLI)
5. FOTOCOPY RAPORT HALAMAN BIODATA SISWA SAMPAI DENGAN KELAS TERAKHIR DAN MUTASI KELUAR (1 LEMBAR).

==============================================================================================================

BIDANG SMP

PELAYANAN LEGALISIR RAPOT

1. MEMBAWA RAPOT SLI
2. FOTOCOPY RAPOT MINIMAL RANGKAP 11 ( 1 UNTUK ARSIP KANTOR)
3. FOTOCOPY KTP / KARTU PELAJAR

PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI

1. MEMBAWA BUKTI MUTASI DARI SEKOLAH ASAL
2. MEMBAWA BUKTI PENERIMAAN DARI SEKOLAH YANG DITUJU

PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH / SKHUN

1. MEMBAWA SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH / SKHUN DARI SEKOLAH ASAL (MASIH OPERASIONAL)
2. SURAT KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN
3. FOTOCOPY KTP, IJASAH/SKHUN YANG MASIH DIMILIKI, BUKU INDUK
4. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK BERMATERAI 600
5. MEMBUAT SURAT PERNYATAAN SAKSI BERMATERAI 6000 MINIMAL 2 ORANG SAKSI DISERTAI FOTOCOPY DAN IJASAH/SKHUN SAKSI

PELAYANAN SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJASAH/SKHUN

1. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KESALAHAN PENULISAN IJASAH/SKHUN DARI SEKOLAH ASAL (MASIH OPERASIONAL)
2. MEMBAWA FOTOCOPY AKTA KELAHIRAN DAN KTP
3. MEMBAWA FOTOCOPY IJASAH/SKUN

GRATIS

PROSES 1 HARI JADI SELAMA BERKAS LENGKAP DAN BENAR

CONTACT PERSON : 081335824045

===============================================================================================

BIDANG KETENAGAAN

PERSYARATAN USULAN PENSIUN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)

1. Permohonan Pensiun yang ditandatangani PNS bersangkutan;
2. Data perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani bersangkutan dan Pimpinan OPD
3. Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani PNS bersangkutan;
4. Surat Keterangan yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Daftar Riwayat Keluarga yang ditandatangani PNS bersangkutan;
6. SKP 2 (dua) tahun terakhir
7. Fotocopy penetapan NIP baru;
8. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama (Pegawai Bulanan, Calon PNS, Peninjauan masa kerja bila ada);
9. Fotocopy SK Pengangkatan PNS;
10. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
11. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala terakhir
12. Fotocopy Kartu Pegawai;
13. Fotocopy Surat Nikah;
14. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
15. Fotocopy AKta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan;
16. Pas Foto PNS hitam putih terbaru ukuran 3 X 4 cm 7 (tujuh) lembar;
17. Blangko untuk poin (10 SAMPAI DENGAN (5) DAPAT DI DOWNLOAD di website bkd.madiunkab.go.id
18. Berkas poin (1) sampai (15) dibuat rangkap 2 (dua) dalam 1 (satu) map warna hijau tanpa jilid;
19. Semua berkas dilegalisir / disahkan oleh pejabat yang berwenang

• Untuk Guru dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
• Untuk Kepala SD dilegalisir oleh Kepala UPT
• Untuk Kepala SMP dilegalisir oleh Pejabat DInas Pendidikan dan z

SYARAT MUTASI MASUK DARI LUAR KABUPATEN MADIUN

1. Permohonan Mutasi (Pindah Tugas) ditujukan kepada Kepala Dinas;
2. Foto copy SK Capeg (CPNS);
3. Foto copy SK PNS;
4. Foto copy SK Kenaikan Tingkat Terakhir;
5. Foto copy SK Berkala;
6. Foto copy Karpeg;
7. Foto copy konversi NIP Baru (Pengangangkatan CPNS sebelum tahun 2009);
8. Foto copi Ijasah Terakhir (sesuai SK terakhir);
9. Foto copy KTP;
10. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
11. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
12. SKP 2 tahun terakhir (lengkap format sasaran dan Penilaian capaian kerja);
13. Keterangan dari Pimpinan OPD asal:

ü    Catatan hukuman disiplin yang pernah diterima;

ü    Tidak dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman displin;

14. Pernyataan tertulis sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun;

Persyaratan tertulis tidak menuntut jabatan;

16. Mendapat Rekomendasi dari Pejabat Pembinan Kepegawaian daerah asal;

17. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.

PERSYARATAN PENGAJUAN MASA PERSIAPAN PENSIUN / USIA BEBAS TUGAS (MPP / UBT)

1. Permohonan MPP ? UBT yang ditandatangani PNS bersangkutan;
2. Surat keterangan dari Pimpinan OPD tentang persetujuan permohonan MPP / UBT;
3. Fotocopy SK pengangkatan pertama (Pegawai Bulanan, Calon PNS, Peninjauan masa kerja bila ada);
4. Foto copy SK pangkat terakhir;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Blangko untuk poin (a) sampai dengan (b) dapat di download di website bkd.madiunkab.go.id;
7. Berkas poin (1) sampai (2) dibuat rangkap 1 (satu) dalam 1 (satu) map warna merah tanpa jilid;
8. Semua berkas dilegalisir / disahkan oleh pejabat yang berwenang

ü    Untuk guru dilegalisir oleh Kepala Sekolah

ü    Untuk Kepala SD dilegalisir oleh Kepala UPT

ü    Untuk Kepala SMP dilegalisir oleh Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

PERSYARATAN PENGAJUAN TASPEN

1. Fotocopi Surat Keputusan CPNS;
2. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
3. Fotocopy Surat Keputusan Gaji Berkala / Pangkat Terakhit;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. No. Handphone / No. Telp. Rumah Pemohon.

PERSYARATAN PENGAJUAN KARPEG

1. Fotocopi Surat Keputusan CPNS
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
3. Fotocopy Legalisir STTPL / Sertifikat Prajabatan;
4. Pas Foto Hitam Putih Ukuran 2 X 3 (Seragam Khaki) 4 (Empat) lembar;
5. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

PERSYARATAN CUTI

CUTI BESAR (HAJI)

1. Permohonan Cuti Besar;
2. Surat Keterangan dari Biro (1 asli dan fotocopy)
3. Fotocopy Passport
4. SK Pangkat Terakhir;
5. Bagi Kepala Sekolah / Kepala UPT menyertakan Surat Pernyataan pelimpahan pekerjaan dan wewenang selama cuti, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan calon pelaksana tugas;
6. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan legalisir oleh pejabat yang berwenang

CUTI TAHUNAN

1. Permohonan Cuti Tahunan
2. SK Pangkat Terakhir;
3. Dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir Pejabat yang berwenang

CUTI SAKIT

1. Permohonan Cuti Sakit;
2. Surat Keterangan Sakit dari Dokter (1 asli dan fotocopy)
3. SK pangkat terakhir
4. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir Pejabat berwenang.

CUTI BERSALIN

1. Permohonan Cuti Bersalin;
2. Surat Keterangan Hari Perkiraan Lahir dari Dokter (1 Asli dan fotocopy)
3. SK Pangkat Terakhir;
4. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir Pejabat berwenang.

CUTI ALAS AN PENTING

1. Permohonan Cuti
2. SK Pangkat Terakhir
3. Berkas dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN BELAJAR S1

1. Pengantar Sekolah / UPT masing – masing
2. Permohonan ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Madiun;
3. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi (Asli) dan Legalisir;
4. Surat Keterangan Ijin Belajar dari kepala Sekolah yang bersangkutan;
5. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir)
6. SKP 2 Tahun Terakhir (legalisir);
7. Daftar Riwayat Pekerjaan;
8. Jadwal Matrikulasi;
9. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian (Materai 6000)
10. Perjanjian Kerja sama antar 2 Perguruan Tinggi / Universitas (Kalau kuliah jarak jauh + 60 Km);
11. Keterangan Akreditasi dari kampus;
12. Semua Berkas Rangkap 3 (Asli 1 dan 2 legalisir) dan di jilid;
13. Fotocopy Kartu Mahasiswa / NIM;
14. Semua Berkas rangkap 3 (Asli 1 dan 2 Legalisir) dan di jilid.

PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN BELAJAR S2

1. Pengantar Dari Sekolah atau UPT masing-masing;
2. Permohonan ditunjukkan kepaa Bupati Madiun lewat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas (sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
4. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi (Asli dan legalisir)
5. Surat Keterangan Ijin Belajar dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
6. Foto SK Pangkat Terakhir (Legalisir)
7. SKP 2 tahun terakhir (legalisir)
8. Daftar Riwayat Pekarjaan;
9. Jadwal Matrikulasi;
10. Surat Pernyataan tidak menuntut penyusulan (materai 6000)
11. Perjanjian Kerja Sama Antar 2 perguruan tinggi /universitas (kalau kuliah jarak jauh + 60 Km);
12. Fotocopy Kartu Mahasiswa / NIM;
13. Keterangan Akreditasi Dari Kampus;
14. Semua Berkas Rangkap 3 (Asli 1 dan 2 legalisir) dan dijilid.

PERSYARATAN KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
2. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun terakhir;
4. Fotocopy Ijasah terakhir dan Transkrip Nilai;
5. Fotocopy Penilaian Angka Kredit (Pak lama dan Pak Baru)

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL GURU

1. Fotocopy Kartu Pegawai;
2. Fotocopy NIP Baru;
3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS (untuk kenaikan pangkat pertama);
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir;
6. Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai;
7. Daftar Riwayat Hidup;
8. Daftar Riwayat Pekerjaan;
9. Fotocopy Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK) Bagi yang memiliki;
10. Penilaian Angka Kredit Lama.

 =========================================

BIDANG KEBUDAYAAN

KARTU INDUK KESENIAN

PERSYARATAN

1. MENGISI FORMULIR YANG TELAH DISEDIAKAN BIDANG KEBUDAYAAN
2. MENYERAHKAN KARTU INDUK KESENIAN LAMA
3. MENYERAHKAN FOTOCOPY KTP 1 LEMBAR
4. MENYERAHKAN POTO 3X4 SEBANYAK 2 LEMBAR

DURASI PEMBUATAN

PROSES 10 MENIT JADI ATAU DAPAT DITUNGGU

PEMBIAYAAN

TANPA DIPUNGUT BIAYA/GRATIS

KONTAK PELAYANAN

NOMOR HP/WA 081259852611 ( EMAIL : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 =======================================================================================================

BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PERSYARATAN PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD BARU (KB, SPS, TPA DAN TK)

Ketentuan :

1. Jarak lembaga minimal 1 Km dari lembaga terdekat,
2. Mendapatkan rekomendasi dari lembaga TK maupun KB terdekat
3. Lembaga telah melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal 6 bulan
4. Mempunyai murid minimal 12 orang (aktif) mengikuti kegiatan pembelajaran
5. Pendidiknya telah bergabung di organisasi HIMPAUDI atau IGTKI Kecamatan
6. Lembaga akan divisitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun didampingi Penilik PAUD/ Pengawas TK setempat.

Kelengkapan berkas pengajuan ijin operasional lembaga PAUD baru :

1. Permohonan ijin operasional PAUD dari lembaga
2. Surat rekomendasi/verifikasi lembaga PAUD dari pengawas/ penilik PAUD mengetahui Korwil setempat
3. Profil lembaga
4. Surat rekomendasi dari lembaga – lembaga PAUD setempat
5. Surat rekomendasi dari kepala desa setempat
6. Surat keterangan domosili dari kepala desa setempat
7. Struktur organisasi lembaga
8. Foto copy akte notaries dan SK kemenkumham
9. Foto copy NPWP a.n lembaga
10. Daftar nama/ biodata siswa
11. Kurikulum/ menu pembelajaran yang dikembangkan lembaga PAUD
12. Foto/ dokumentasi sarana prasarana yang dimiliki lembaga PAUD, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan

Ijin akan terbit 3-7 hari setelah visitasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

PERSYARATAN PENGAJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD (KB, SPS, TPA DAN TK)

Ketentuan :

1. Diajukan 3 bulan sebelum masa berlaku ijin operasional habis
2. Mempunyai siswa minimal 12 orang dan aktif
3. Terdaftar di DAPODIK dan mempunyai NPSN

Kelengkapan berkas pengajuan perpanjangan ijin operasional lembaga PAUD

1. Permohonan perpanjangan izin operasional PAUD
2. Surat rekomendasi/verifikasi lembaga PAUD dari pengawas/ penilik PAUD dan mengetahui Korwil setempat
3. Profil lembaga PAUD
4. Struktur organisasi lembaga
5. Foto copy akte notaries kemenkumham
6. Foto copy NPWP a.n Lembaga
7. Foto copy NPSN
8. Foto copy ijin operasional lama
9. Daftar nama /biodata pengelola dan pendidik dilampiri foto copy KTP dan ijasah
10. Dftar nama / biodata siswa
11. Foto / dokumentasi sarana prasarana lembaga, kegiatan pembelajaran yang suah dilaksanakan.

Semua berkas diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk diproses dan waktu penyelesaian 3-7 hari.

 ======================

PERSYARATAN PENGAJUAN NPSN (NOMOR POKOK SATUAN PENDIDIKAN NASIONAL) LEMBAGA PAUD BARU (KB, SPS, TPA DAN TK)

Ketentuan :

1. Sudah memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
2. Sudah mempunyai akses Akte Notaris dan terdaftar di Kemenkumham

Kelengkapan berkas

1. Surat permohonan Pengajuan NPSN PAUD
2. Ijin Operasional Lembaga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
3. Akte Notaris yang sudah terdaftar di Kemenkumham
4. Foto lembaga (tampak depan)
5. Foto papan nama lembaga

Semua berkas diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk diproses dan didaftarkan secara on line, waktu penyelesaian 3-7 hari.

 =============================

PERSYARATAN MENGIKUTI KEJAR PAKET B DAN PAKET C

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Pas foto pemilik/pimpinan 3X4 cm 3 lembar
3. Foto copy Ijasah terakhir (Dilegalisir)
4. Foto Copy Raport dilegalisir bagi siswa yang pernah sekolah (Drop out)
5. Foto Copy Akte kelahiran
6. Mendaftar ke lembaga PKBM yang menyelenggarakan program paket B dan Paket V di wilayah Kecamatan.

PERSYARATAN MENGIKUTI KEJAR PAKET A

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Pas foto pemilik/pimpinan 3X4 cm 3 lembar
3. Foto Copy Ijasah terakhir (dilegalisir)
4. Foto Copy Raport dilegalisir bagi siswa yang pernah sekolah (drop out)
5. Foto Copy Akte kelahiran
6. Mendaftar langsung ke lembaga PKBM yang menyelenggarakan program Paket B dan Paket C di wilayah Kecamatan.

 ====================

PERSYARATAN IJIN OPERASIONAL TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

1. Fotp Copy KTP Ketua Penyelenggara
2. Foto Copy Ijasah Terakhir Pemilik/Pimpinan (dilegalisir)
3. Pas Foto Pemilik Pimpinan 3X4 cm 2 lembar
4. Mempunyai truktur Organisasi
5. Susunan Pengelola
6. Jadwal Layanan
7. Sudah berjalan/beroperasi minimal 2 tahun
8. Tidak satu lokasi dengan TBM yang sudah ada.

 =========================

PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PNF (PKBM DAN KURSUS)

Ketentuan :

1. Telah melaksanakan/ menyelenggarakan program pendidikan Non Formal (PNF)

PKBM : telah melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

2. Rekomendasi dari lembaga PNF terdekat apabila terletak dalam 1 (satu) kecamatan dan sama-sama satu rumpun; lembaga minimal telah menyelenggarakan 2 (dua) program pendidikan kesetaraan (Paket B dab C)

KURSUS : telah melaksanakan pembelajaran kursus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

3. Mempunyai kantor dan ruang pembelajaran
4. Mempunyai peserta didik/ siswa minimal 15 orang (aktif) mengikuti pembelajaran
5. Mempunyai
6. Mempunyai administrasi penyelenggaraan pendidikan non formal (kesetaraan/ kurusus)
7. Rekomendasi lembaga PNF (PKBM/Kurusus) dari penilik setempat
8. Lembaga akan divisitasi dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun didampingi oleh penilik setempat (Kurusu/PKBM)

 ==================

LAMPIRAN KELENGKAPAN BERKAS IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PNF BARU

1. Permohonan pengajuan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan non formal (PKBM/Kurusus) dari lembaga
2. Akte pendirian (akte notaries) dan SK kemenkumham
3. Foto copy KTP Ketua/ pengelola dan tutor/ instruktur (yang masih berlaku)
4. Foto copy ijasah terakhir pemilik/ pemimpin
5. Pas photo 3X4 Cm pemilik/ketua
6. Surat keterangan kelakuan baik (SKKB) pemilik/ ketua
7. Kurikulum pendidikan, RPP dan silabus (pendidikan kesetaraan/kurusus)
8. Daftar riwayat hidup/kurikulum vitae pemilik/ ketua
9. Peta lokasi sederhana
10. Peraturan/ tata tertib lembaga
11. Ijin domisili lembaga PNF (PKBM/ Kursus)
12. NPWP lembaga
13. Profil lembaga
14. Struktur organisasi lembaga
15. Data by name by address tutor/ pengajar/ instruktur
16. Data by namae by address peserta didik/ siswa
17. Foto/ dokumentasi sarana prasarana yang dimiliki lembaga PNF dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lembaga PNF.

Apabila lembaga telah memenuhi semua persyaratan, ijin akan diproses dan terbit dalam 7 -14 hari setelah di visitasi dan verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

 =====================

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A,B,C) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 29 TAHUN 2014

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemohon ditandatangani di atas materai
3. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada lembaga PKBM yang sama bermaterai dengan menunjukkan foto copy ijasah pendidikan kesetaraan
4. Foto copy buku induk dan foto copy ijasah serta SKHUN pendidikan kesetaraan pemohon
5. Surat keterangan dari ketua satuan pendidikan PNF (PKBM) yang bersangkutan yang menyatakan bahwa warga belajar/ peserta didik/ siswa tersebut benar benar telah lulus
6. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB mulai tahun 2017 keatas oleh ketua lembaga PNF (PKBM) yang bersangkutan mengetahui kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Madiun
7. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/ STTB sebelum tahun 2017 (tahun 2016 kebawah) oleh Kepala DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.

 ======================

PERSYARATAN PENGAJUAN NPSN 9NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL) LEMBAGA PNF (PKBM, KURUSUS)

KETENTUAN :

1. Mempunyai ijin operasional dari DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun
2. Mem[unyai akte notaries dan terdaftar di Kemenkumham

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN

1. Surat permohonan pengajuan NPSN PNF (PKBM, kurusus)
2. Ijin operasional lembaga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun
3. Akte notaries yang sudah terdaftar di Kemenkumham
4. Foto lembaga (tampak dari depan)
5. Foto papan nama lembaga PNF (PKBM, kurusus)

Semua berkas diajukan ke DInas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk diproses dan di daftarkan secara on line, waktu penyelesaian 3-7 hari.