Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun, Telepon (0351) 464477, Fax (0351) 473173, Kontak Person WA +6289629628390, email nunusdwinugroho60@gmail.com

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

KAITKAN REGULASI DENGAN KELOMPOK TERTENTU

Dana BOS tahun 2019 boleh dipergunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler Keagamaan, seperti ceramah Pemerintah keagamaan, baca tulis al quran, retreat, dan/atau bentuk ekstrakurikuler keagamaan.

Prosedur pembiayaan mengalami perubahan, misalkan jika tahun 2018 boleh mengundang penceramah (narasumber) tanpa membawa surat tugas, namun untuk tahun 2019 penceramah (narasumber) wajib melampirkan surat tugas dari lembaga/ instansi resmi di luar sekolah, karena sebagai bentuk persyaratan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.

Adapun kutipan dari juknis sebagai berikut, “Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber) hanya dapat diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar Sekolah, seperti Kwartir Daerah (Kwarda), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dinas pendidikan, dinas kesehatan, unsur keagamaan, dan/atau lainnya berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang diwakilinya atau berwenang”, ungkap Kepala SDN Karangrejo 01.

Perubahan seperti ini jika di daerah memang agak membingungkan, karena penceramah (narasumber) harus mempunyai lembaga yang menaunginya, padahal jika di daerah atau seperti kebiasaan tahun sebelumnya diambilkan dari penceramah (narasumber) yang bebas, namun mereka sudah dibuktikan mempunyai keahlihan atau kemampuan sesuai bidangnya.

Selain itu dimungkinkan akan mengghambat karir penceramah (narasumber) yang sedang naik daun tetapi tidak mempunyai atau tidak dibawah naungan instansi resmi, semoga hal ini bisa menjadi sebuah pertimbangan dari pihak yang membuat regulasi.

Juknis ini sebanarnya untuk mengurangi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan dana BOS, semua kegiatan bisa dibuktikan dengan bukti otentik, meskipun sebenarnya agak menyulitkan bagi pihak sekolah karena kesulitan untuk mencari nara sumber yang harus mempunyai surat tugas dari lembaga.

Ceramah keagamaan sangat penting bagi guru dan siswa, karena merupakan kebutuhan sebagai santapan rohani, dan juga untuk memenuhi dari salah satu program pemerintah, yakni penguatan pendidikan karakter (PPK) dan penumbuhan budi pekerti (PBP), khususnya kategori akhlak.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan adanya petunjuk teknis seperti itu nanti akan muncul ketetapan jumlah honor bagi penceramah / narasumber dari masing-masing lembaga/instansi ? niatan baik ini perlu di antisipasi sebelumnya dari pada ada kesan untuk mengarahkan ke instansi tertentu.

Pro dan kontra tentunya akan terjadi dikemudian hari, karena dimungkinkan dari pihak sekolah kesulitan dalam mencari narasumber yang mempunyai lembaga yang resmi, untuk itu petunjuk teknis semacam ini masih dipertahankan atau dirubah, semua kita serahkan kepada ahlinya, yakni dari pihak pemerintah.

“Regulasi yang netral, baik disengaja maupun tidak adanya kesan untuk mengarahkan ke beberapa lembaga atau kelompok tertentu merupakan dambaan dari lembaga pelaksana kegiatan atau sekolah, sehingga sekolah dengan mudah bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” itulah harapannya.

NEW

March 24th 2020Views 119Comments 0Rating 0
March 17th 2020Views 117Comments 0Rating 0
March 4th 2020Views 140Comments 0Rating 0
March 4th 2020Views 132Comments 0Rating 0
February 13th 2020Views 146Comments 0Rating 0
February 4th 2020Views 140Comments 0Rating 0
November 29th 2019Views 182Comments 0Rating 0
November 21st 2019Views 225Comments 0Rating 0
September 30th 2019Views 266Comments 0Rating 0
September 25th 2019Views 240Comments 0Rating 0
September 17th 2019Views 238Comments 0Rating 0
September 11th 2019Views 272Comments 0Rating 0
July 11th 2019Views 270Comments 0Rating 0
July 10th 2019Views 286Comments 0Rating 0
July 10th 2019Views 316Comments 0Rating 0