Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun, Kontak Person WA +6287775363739

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

PERSYARATAN USULAN PENSIUN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN (BUP)

1. Permohonan Pensiun yang ditandatangani PNS bersangkutan;
2. Data perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani bersangkutan dan Pimpinan OPD
3. Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani PNS bersangkutan;
4. Surat Keterangan yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Daftar Riwayat Keluarga yang ditandatangani PNS bersangkutan;
6. SKP 2 (dua) tahun terakhir
7. Fotocopy penetapan NIP baru;
8. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama (Pegawai Bulanan, Calon PNS, Peninjauan masa kerja bila ada);
9. Fotocopy SK Pengangkatan PNS;
10. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
11. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala terakhir
12. Fotocopy Kartu Pegawai;
13. Fotocopy Surat Nikah;
14. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
15. Fotocopy AKta Kelahiran Anak yang masih menjadi tanggungan;
16. Pas Foto PNS hitam putih terbaru ukuran 3 X 4 cm 7 (tujuh) lembar;
17. Blangko untuk poin (10 SAMPAI DENGAN (5) DAPAT DI DOWNLOAD di website bkd.madiunkab.go.id
18. Berkas poin (1) sampai (15) dibuat rangkap 2 (dua) dalam 1 (satu) map warna hijau tanpa jilid;
19. Semua berkas dilegalisir / disahkan oleh pejabat yang berwenang

• Untuk Guru dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
• Untuk Kepala SD dilegalisir oleh Kepala UPT
• Untuk Kepala SMP dilegalisir oleh Pejabat DInas Pendidikan dan z

SYARAT MUTASI MASUK DARI LUAR KABUPATEN MADIUN

1. Permohonan Mutasi (Pindah Tugas) ditujukan kepada Kepala Dinas;
2. Foto copy SK Capeg (CPNS);
3. Foto copy SK PNS;
4. Foto copy SK Kenaikan Tingkat Terakhir;
5. Foto copy SK Berkala;
6. Foto copy Karpeg;
7. Foto copy konversi NIP Baru (Pengangangkatan CPNS sebelum tahun 2009);
8. Foto copi Ijasah Terakhir (sesuai SK terakhir);
9. Foto copy KTP;
10. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
11. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP);
12. SKP 2 tahun terakhir (lengkap format sasaran dan Penilaian capaian kerja);
13. Keterangan dari Pimpinan OPD asal:

ü    Catatan hukuman disiplin yang pernah diterima;

ü    Tidak dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman displin;

14. Pernyataan tertulis sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun;

Persyaratan tertulis tidak menuntut jabatan;

16. Mendapat Rekomendasi dari Pejabat Pembinan Kepegawaian daerah asal;

17. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.

PERSYARATAN PENGAJUAN MASA PERSIAPAN PENSIUN / USIA BEBAS TUGAS (MPP / UBT)

1. Permohonan MPP ? UBT yang ditandatangani PNS bersangkutan;
2. Surat keterangan dari Pimpinan OPD tentang persetujuan permohonan MPP / UBT;
3. Fotocopy SK pengangkatan pertama (Pegawai Bulanan, Calon PNS, Peninjauan masa kerja bila ada);
4. Foto copy SK pangkat terakhir;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Blangko untuk poin (a) sampai dengan (b) dapat di download di website bkd.madiunkab.go.id;
7. Berkas poin (1) sampai (2) dibuat rangkap 1 (satu) dalam 1 (satu) map warna merah tanpa jilid;
8. Semua berkas dilegalisir / disahkan oleh pejabat yang berwenang

ü    Untuk guru dilegalisir oleh Kepala Sekolah

ü    Untuk Kepala SD dilegalisir oleh Kepala UPT

ü    Untuk Kepala SMP dilegalisir oleh Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

PERSYARATAN PENGAJUAN TASPEN

1. Fotocopi Surat Keputusan CPNS;
2. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)
3. Fotocopy Surat Keputusan Gaji Berkala / Pangkat Terakhit;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. No. Handphone / No. Telp. Rumah Pemohon.

PERSYARATAN PENGAJUAN KARPEG

1. Fotocopi Surat Keputusan CPNS
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
3. Fotocopy Legalisir STTPL / Sertifikat Prajabatan;
4. Pas Foto Hitam Putih Ukuran 2 X 3 (Seragam Khaki) 4 (Empat) lembar;
5. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

PERSYARATAN CUTI

CUTI BESAR (HAJI)

1. Permohonan Cuti Besar;
2. Surat Keterangan dari Biro (1 asli dan fotocopy)
3. Fotocopy Passport
4. SK Pangkat Terakhir;
5. Bagi Kepala Sekolah / Kepala UPT menyertakan Surat Pernyataan pelimpahan pekerjaan dan wewenang selama cuti, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan calon pelaksana tugas;
6. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan legalisir oleh pejabat yang berwenang

CUTI TAHUNAN

1. Permohonan Cuti Tahunan
2. SK Pangkat Terakhir;
3. Dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir Pejabat yang berwenang

CUTI SAKIT

1. Permohonan Cuti Sakit;
2. Surat Keterangan Sakit dari Dokter (1 asli dan fotocopy)
3. SK pangkat terakhir
4. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir Pejabat berwenang.

CUTI BERSALIN

1. Permohonan Cuti Bersalin;
2. Surat Keterangan Hari Perkiraan Lahir dari Dokter (1 Asli dan fotocopy)
3. SK Pangkat Terakhir;
4. Berkas dibuat rangkap 2 (dua) dan dilegalisir Pejabat berwenang.

CUTI ALAS AN PENTING

1. Permohonan Cuti
2. SK Pangkat Terakhir
3. Berkas dibuat rangkap 2 (dua).

PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN BELAJAR S1

1. Pengantar Sekolah / UPT masing – masing
2. Permohonan ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Madiun;
3. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi (Asli) dan Legalisir;
4. Surat Keterangan Ijin Belajar dari kepala Sekolah yang bersangkutan;
5. Fotocopy SK Pangkat terakhir (legalisir)
6. SKP 2 Tahun Terakhir (legalisir);
7. Daftar Riwayat Pekerjaan;
8. Jadwal Matrikulasi;
9. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian (Materai 6000)
10. Perjanjian Kerja sama antar 2 Perguruan Tinggi / Universitas (Kalau kuliah jarak jauh + 60 Km);
11. Keterangan Akreditasi dari kampus;
12. Semua Berkas Rangkap 3 (Asli 1 dan 2 legalisir) dan di jilid;
13. Fotocopy Kartu Mahasiswa / NIM;
14. Semua Berkas rangkap 3 (Asli 1 dan 2 Legalisir) dan di jilid.

PERSYARATAN PERMOHONAN IJIN BELAJAR S2

1. Pengantar Dari Sekolah atau UPT masing-masing;
2. Permohonan ditunjukkan kepaa Bupati Madiun lewat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun;
3. Rekomendasi dari Kepala Dinas (sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
4. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi (Asli dan legalisir)
5. Surat Keterangan Ijin Belajar dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
6. Foto SK Pangkat Terakhir (Legalisir)
7. SKP 2 tahun terakhir (legalisir)
8. Daftar Riwayat Pekarjaan;
9. Jadwal Matrikulasi;
10. Surat Pernyataan tidak menuntut penyusulan (materai 6000)
11. Perjanjian Kerja Sama Antar 2 perguruan tinggi /universitas (kalau kuliah jarak jauh + 60 Km);
12. Fotocopy Kartu Mahasiswa / NIM;
13. Keterangan Akreditasi Dari Kampus;
14. Semua Berkas Rangkap 3 (Asli 1 dan 2 legalisir) dan dijilid.

PERSYARATAN KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
2. Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun terakhir;
4. Fotocopy Ijasah terakhir dan Transkrip Nilai;
5. Fotocopy Penilaian Angka Kredit (Pak lama dan Pak Baru)

PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL GURU

1. Fotocopy Kartu Pegawai;
2. Fotocopy NIP Baru;
3. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS (untuk kenaikan pangkat pertama);
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
5. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir;
6. Fotocopy Ijasah dan Transkrip Nilai;
7. Daftar Riwayat Hidup;
8. Daftar Riwayat Pekerjaan;
9. Fotocopy Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK) Bagi yang memiliki;
10. Penilaian Angka Kredit Lama.

PERSYARATAN MENGIKUTI KEJAR PAKET B DAN PAKET C

• FOTO COPI KTP DAN KARTU KELUARGA (KK)
• PAS PHOTO PEMILIK/PIMPINAN 3X4 CM 2 LEMBAR
• FOTO COPI IJAZAH TERAKHIR (DILEGALISIR)
• FOTO COPY RAPORT DILEGALISIR BAGI SISWA YANG PERNAH SEKOLAH (DROUP OUT)
• FOTO COPY AKTA KELAHIRAN
• MENDAFTAR KE LEMBAGA PKBM YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAKET B DAN PAKET C DI WILAYAH KECAMATAN

-------------------------------------------------------

PERSYARATAN MENGIKUTI KEJAR PAKET A

• FOTO COPI KTP DAN KARTU KELUARGA (KK)
• PAS PHOTO PEMILIK/PIMPINAN 3X4 CM 2 LEMBAR
• FOTO COPI IJAZAH TERAKHIR (DILEGALISIR)
• FOTO COPY RAPORT DILEGALISIR BAGI SISWA YANG PERNAH SEKOLAH (DROUP OUT)
• FOTO COPY AKTA KELAHIRAN
• MENDAFTAR KE LEMBAGA PKBM YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAKET A DI WILAYAH KECAMATAN

-------------------------------------------------------

LAPIRAN KELENGKAPAN BERKAS IJIN OPERASIONAL

LEMBAGA PNFI BARU

1. PERMOHONAN PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM / KURSUS) DARI LEMBAGA;
2. AKTE PENDIRIAN (AKTE NOTARIS) DAN SK KEMENKUMHAM;
3. FOTO COPI KETUA / PENGELOLA DAN TUTOR/ INSTRUKTUR (YANG MASIH BERLAKU);
4. FOTO COPI IJASAH TERAKHIR PEMILIK/KETUA;
5. PAS FOTO 3X4 CM PEMILIK/ KETUA;
6. SURAT KELAKUAN BAIK (SKKB) PEMILIK/ KETUA;
7. KURIKULUM PENDIDIKAN, RPP DAN SILABUS (PENDIDIKAN KESETARAAN/ KURUSUS);
8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP / CURIKULUM VITAE PEMILIK/ KETUA;
9. PETA LOKASI SEDERHANA;
10. PERATURAN; TATA TERTIB LEMBAGA;
11. IJIN DOMOSILI LEMBAGA PNF (PKBM/ KURUSUS);
12. NPWP LEMBAGA;
13. PROFIL LEMBAGA;
14. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA;
15. DATAA BY NAME BY ADDRESS TUTOR/ PENGAJAR/ INSTRUKTUR;
16. DATA BY NAME BY ADRESS PESERTA DIDIK/ SISWA;
17. FOTO/ DOKUMENTASI SARANA PRASARANA YANG DIMILIKI LEMBAGA PNF DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG DILAKSANAKAN LEMBAGA PNF.

PABILA LEMBAGA TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN, IJIN AKAN DIPROSES DAN DITERBITKAN DALAM 7 – 14 HARI SETELAH DIVISITASI DAN DIVERIFIKASI DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN, BIAYA GRATIS.

-------------------------------------------------------

PERSYARATAN IJIN OPERASIONAL

TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM)

1. FOTO COPY KTP KETUA PENYELENGGARA;
2. FOTO COPY IJAZAH TERKAHIR PEMILIK/ PIMPINAN (DILEGALISIR)
3. FOTO PEMILIK/ PIMPINAN 3X4 (2 LEMBAR)
4. MEMPUNYAI STRUKTUR ORGANISASI
5. SUSUNAN PENGELOLA TBM
6. JADWAL LAYANAN
7. SUDAH BERJALAN/ BEROPERASI MINIMAL 2 TAHUN
8. TIDAK SATU LOKASI DENGAN TBM YANG SUDAH ADA

SEMUA BERKAS DIAJUKAN KE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN UNTUK DIPROSES DAN WAKTU PENYELESAIAN 3 – 7 HARI, BIAYA GRATIS

-------------------------------------------------------

PERSYARATAN PENERBITAN

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/ STTB

PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, C)

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 29 TAHUN 2014

1. SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN
2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEMOHON DITANDA TANGANI DIATAS MATEREI
3. SURAT PERNYATAAN DARI 2 (DUA) ORANG SAKSI TEMAN LULUS SATU ANGKATAN PADA LEMBAGA PKBM YANG SAMA BERMATEREI DENGAN MENUNJUKKAN FOTO COPI IJASAH PENDIDIKAN KESETERAAN
4. FOTO COPI BUKU INDUK DAN FOTO COPY IJASAH SERTA SKHUN PENDIDIKAN KESETARAAN PEMOHON
5. SURAT KETERANGAN DARI KETUA SATUAN PENDIDIKAN PNF (PKBM) YANG BERSANGKUTAN YANG MENYATAKAN BAHWA WARGA BELAJAR/ PESERTA DIDIK/ SISWA TERSEBUT BENAR BENAR TELAH LULUS
6. PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/ STTB MULAI TAHUN 2017 KEATAS OLEHA KETUA LEMBAGA PNF (PKBM) YANG BERSANGKUTAN MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
7. PENERBITAN SURAT KETERANGAN/STTB SEBELUM TAHUN 2017 (2016 KEBAWAH) OLEAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN
8. BILA SEMUA BERKAS LENGKAP, WAKTU PENYELESAIAN 3 – 7 HARI, BIAYA GRATIS

-------------------------------------------------------

PERSYARATAN PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

LEMBAGA PAUD BARU ( KB, SPS, TPA DAN TK )

KETENTUAN

1. JARAK LEMABAGA MINIMAL 1 Km DARI LEMBAGA TERDEKAT
2. MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI LEMBAGA TK MAUPUN KB TERDEKAT
3. LEMBAGA TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN MINIMAL 6 BULAN
4. MEMPUNYAI MURID MINIMAL 12 ORANG (AKTIF) MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN
5. PENDIDIKNYA TELAH BERGABUNG DI ORGANISASI HIMPAUDI ATAU IGTKI KECAMATAN
6. LEMBAGA AKAN DIVISITASI DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN DIDAMPINGI PENILIK PAUD/ PENGAWAS TK SETEMPAT

-------------------------------------------------------

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

LEMBAGA PAUD BARU

1. PERMOHONAN IJIN OPERASIONAL PAUD DARI LEMBAGA
2. SURAT REKOMENDASI/ VERIFIKASI LEMBAGA PAUD DARI PENGAWAS/ PENILIK PAUD MENGETAHUI KORWIL SETEMPAT
3. PROFIL LEMBAGA
4. SURAT REKOMENDASI DARI LEMBAGA – LEMBAGA PAUD SETEMPAT
5. SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA DINAS SETEMPAT
6. SURAT KETERANGAN DIAMBIL DARI KEPALA DESA SETEMPAT
7. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
8. FOTO COPI AKTE NOTARIS DAN SK KEMENKUMHAM
9. FOTO COPI NPWP A.N LEMBAGA
10. DAFTAR NAMA/ BIODATA PENGELOLA DAN PENDIDIK
11. FOTO COPY KTP DAN PENGELOLA DAN GURU/ TENAGA PENDIDIK
12. DAFTAR NAMA/ BIODATA SISWA
13. KURIKULUM/ MENU PEMBELAJARAN YANG DIKEMBANGKAN LEMBAGA PAUD
14. FOTO/ DOKUMENTASI SARANA PARASARANA YANG DIMILIKI LEMBAGA PAUD, KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG DILAKSANAKAN.

IJIN AKAN TERBIT 3 – 7 HARI SETELAH VISITASI DARI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN, BIAYA GRATIS.

-------------------------------------------------------

PERSYARATAN PENGAJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD (KB,SPS,TPA DAN TK)

KETENTUAN

1. DIAJUKAN 3 BULAN SEBELUM MASA BERLAKU IJIN OPERASIONAL HABIS
2. MEMPUNYAI SISWA MINIMAL 12 ORANG DAN AKTIF
3. TERDAFTAR DI DAPODIK DAN MEMPUNYAI NPSN

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD;

1. PERMOHONAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PAUD
2. SURAT REKOMENDASI/ VERIFIKASI LEMBAGA PAUD DARI PENGAWAS/ PENILIK PAUD DAN MENGETAHUI KORWIL SETEMPAT
3. PROFIL LEMBAGA PAUD
4. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
5. FOTO COPI AKTE NOTARIS KEMENKUMHAM
6. FOTO COPI NPWP A.N LEMBAGA
7. FOTO COPI NPSN
8. FOTO COPY IJIN OPERASIONAL LAMA
9. DAFTAR NAMA/ BIODATA PENGELOLA DAN PENDIDIK DILAMPIRI FOTO COPI KTP DAN IJASAH
10. DAFTAR NAMA/ BIODATA SISWA
11. FOTO/ DOKUMENTASI SARANA PRASARANA LEMBAGA, KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG SUDAH DILAKSANAKAN

SEMUA BERKAS DIAJUKAN KE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIUN UNTUK DIPROSES DAN WAKTU PENYELESAIAN 3 – 7 HARI, BIAYA GRATIS.

-------------------------------------------------------

PELAYANAN IJIN PENDIDIRIAN DAN PEMBUKAAN SMP SWASTA

1. FOTO COPI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DENGAN STATUS AKTIF DITERBITKAN LEMBAGA OSS
2. FOTO COPI IJIN OPERASIONAL YANG TELAH DITERBITKAN OLEH OSS
3. MELAMPIRKAN SURAT KUASA BERMATEREI DAN KTP ORANG YANG MEMBERI KUASA
4. HASIL STUDI KELAYAKAN TENTANG PROSPEK PENDIRIAN SATUA PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL
5. HASIL STUDI KELAYAKAN DARI SEGI PROSPEK PENDAFTAR, KEUANGAN, SOSIAL, DAN BUDAYA
6. DATA MENGENAI PERIMABANGAN ANTARA JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL
7. DATA MENGENAI KAPASITAS DAYA TAMPUNG DAN LINGKUP JANGKAUAN SATUAN PENDIDIKAN
8. DATA MENGENAI PERKIRAAN PEMBIAYAAN UNTUK KELANGSUNGAN PENDIDIKAN
9. DOKUMEN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SATUAN PENDIDIKAN ATAS NAMA PENYELENGGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN UUD
10. ISI PENDIDIKAN, JUMLAH KUALIFIKASI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
11. SARANA DAN PRASARANAN PENDIDIKAN
12. PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
13. SISTEM EVALUASI DAN SERTIFIKASI DIGUNAKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN YANG TELAH TERAKREDITASI
14. MANAJEMAN DAN PROSES PENDIDIKAN.

PROSES PEMBUATAN 30 HARI JADI SELAMA BERKAS KOMPLIT DAN TIDAK ADA PERMASALAHAN

CATATAN : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HANYA MEMBERIKAN REKOM, BIAYA GRATIS (KONTAK PERSON 08123428343)

PENGESAHAN FOTO COPI IJASAH/STTB

IJASAH SD, IJASAH SMP, IJASAH PAKET A, B, C, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH SD, SMP, PAKET A, B, C RUSAK/ HILANG JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

1. PENGESAHAN FOTO COPI IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/STTB DILAKUKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN YANG MENGELUARKAN IJASAH/ ISTTB YANG BERSANGKUTAN
2. PENGESAHAN FOTO COPI IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/ STTB YANG DIKELUARKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN YANG BERGABUNG DILAKUKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN. PENGESAHAN FOTOCOPI IJASAH/ STTB DANSURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/ STTB YANG DIKELUARKAN OLEJ SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH BERGANTI NAMA DILAKUKAN OLEH KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SESUAI NOMENKLATUR BARU
3. PENGESAHAN FOTO COPI IJASAH/STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/ STTB YANG DIKELUARKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH TIDAK BEROPERASI ATAU DITUTUP DILAKUKAN OLEH KEPALA DINAS KABUPATEN/ KOTA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN
4. PENGESAHAN FOTO COPI IJASAH PAKET DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH PAKET YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN
5. PENGESAHAN FOTO KOPI IJASAH/ STTB DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH/ STTB BAGI PEMOHON YANG BERDOMISILI DI KABUPATEN/ KOTA YANG BERBEDA DENGAN KABUPATEN/ KOTA SEKOLAH ASAL DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPALA DINAS KABUPATEN/ KOTA YANG MEMBIDANGI PENDIDIKAN DI TEMPATA PEMOHON BERDOMISILI

-------------------------------------------------------

SYRAT SYARAT PENGESAHAN FOTO KOPI IJASAH

1. PEMOHON MEMBAWA FOTO COPI IJASAH ATAU SURAT KETERANGAN YANG SUDAH DILEGALISIR OLEH LEMBAGA SEKOLAH.
2. PEMOHON DAPAT MENUNJUKKAN IJASAH ASLI, ATAU SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJASAH ASLI
3. BERSEDIA MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK DI ATAS MATERAI 6000,-
4. JUMLAH LEGALISIR MAKSIMAL 11 LEMBAR UNTUK ARSIP DINAS
5. PEMOHON YANG BERDOMISILI DI KABUPATEN/ KOTA YANG BERBEDA DENGAN SEKOLAH ASAL MEMBAWA FOTO COPI KTP TEMPAT PEMOHON BERDOMISLI
6. WAKTU 1 HARI (CATATAN JIKA PEJABAT YANG BERWENANG ADA DI TEMPAT)
7. BIAYA GRATIS

PENERBITAN KARTU INDUK KESENIAN DAN KEBUADAYAAN (KIKK)

DAN REKOMENDASI GELAR SENI BUDAYA

ALAMAT WEBSITE : sitemon.dindik.madiunkab.go.id

1. PERSYARATAN KIKK PERORANGAN

• FOTO SURAT KETERANGAN DESA
• FOTO KTP (KARTU TANDA PENDUDUK)

1. PERSYARATAN KIKK ORGANISASI

• FOTO SURAT KETERANGAN DESA
• FOTO KTP (KARTU TANDA PENDUDUK)

1. PERSYARATAN REKOMENDASI PERORANGAN

• FOTO KIKK PERORANGAN
• FOTO KTP PENYELENGGARA/ YANG PUNYA HAJAT

1. PERSYARATAN REKOMENDASI ORGANISASI

• FOTO KIKK ORGANISASI
• FOTO KTP PENYELENGGARA/ YANG PUNYA HAJAT

1. PERSYARATAN REKOMENDASI ORGANISASI

• FOTO KEGIATAN ACARA KESENIAN (MAKSIMAL 3)
• MENGISI DISKRIPSI FOTO KEGIATAN ACARA

1. DURASI WAKTU

• 10 MENIT

1. PEMBIAYAAN

• TANPA DIPUNGUT BIAYA/ GRATIS (KONTAK PERSON : AVIAN PUPUT ARDANA : 088235732191, PRASTIKA NURLITAPUTRI : 085732474351)