Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Jalan Raya Tiron Nomor 87 Madiun, Kontak Person WA +6288805795497

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PENGERTIAN PPID

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan public sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi public. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola INFORMASI DAN Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

  1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
  • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  • Informasi yang wajib diumumkn secara serta merta;
  • Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  • Informasi yang dikecualikan.
  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada public;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di lingkungannya;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkunggannya;
  5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
  6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;

Kewajiban badan public (Pasal & UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public)

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan /atau menerbitkan informasi public yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi public, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  2. Badan public wajib menyediakan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public;
  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
  6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, badan public dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 4 PERKI No. 1 Th.2020 tentang standar layanan informasi public

  1. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi public;
  2. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi public secara baik dan efisien;
  3. Menunjuk dan mengngkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
  4. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi public sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan public, serta situs resmi bagi badan public negara;
  6. Menetapkan standar biaya prolehan Salinan informasi public;
  7. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi public atas seluruh informasi public yang dikelola;
  8. Menyediakan dan memberikan informasi public;
  9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi public yang mengajukan keberatan;
  10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi public sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada komisi informasi, dan;
  11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public pada instansinya.